Karolin Margret Natasa: Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan dan Memenangkan Gugatan

Karolin Margret Natasa (KMN). Dok. Landak Post.

Di masa pemerintahan Bupati Karolin Margret Natasa (KMN) di Landak (2017 - 2022), petani sawit merasakan perlakuan istimewa yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

KMN dengan berani pasti menerbitkan Peraturan Daerah yang brpihak, sekaligus mendukung petani sawit di wilayahnya. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahannya tidak hanya melibatkan perhatian dan edukasi bagi warga petani sawit, tetapi juga memberikan advokasi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Salah satu kebijakan kunci yang menonjol adalah kewajiban bagi perusahaan perkebunan sawit di Landak untuk mengalokasikan sebesar 30% dari lahan mereka untuk kepentingan petani.

Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan menjadi dasar hukum yang memaksa perusahaan perkebunan sawit yang memiliki izin usaha untuk mengalokasikan sebagian lahan mereka sebagai tanah plasma bagi petani. 

Perda hasil upaya keras Pemkab Landak

Perda ini merupakan hasil dari upaya keras Pemerintah Kabupaten Landak yang dipimpin oleh Bupati Karolin Margret Natasa. Perda ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Landak untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di sektor perkebunan sawit.

Undang-undang ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mendukung petani sawit, yang seringkali merupakan bagian yang paling rentan dalam rantai pasokan perkebunan sawit. 

Era Bupati Karolin Margret Natasha di Landak telah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan petani sawit dan memberikan perlindungan hukum untuk kebijakan yang mendukung mereka. Selain menerbitkan dan mengundangkan Perda No. 2/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Landak telah berhasil memenangkan gugatan uji materi Perda No. 2/2018 di Mahkamah Agung.

Dengan mengalokasikan sebagian lahan perkebunan kepada petani, Pemerintah Kabupaten Landak memberikan mereka akses lebih besar untuk menghasilkan dan mengelola kebun sawit mereka sendiri. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mengurangi ketidaksetaraan dalam sektor perkebunan sawit.

Memperjuangkan Perda No. 2/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan

Peraturan Daerah (Perda) memiliki fungsi utama untuk mengatur berbagai aspek dalam suatu wilayah, termasuk sosial, ekonomi, serta hak dan kepentingan masyarakat. 

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa (KMN), berperan aktif dalam memperjuangkan Perda No. 2/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan. Tujuannya adalah melindungi dan memberi dukungan kepada warga agar dapat menikmati hasil sawit yang ditanam di lahannya sendiri.

Perda tersebut mewajibkan perusahaan perkebunan sawit di Landak untuk mengalokasikan 30% dari lahan mereka untuk kepentingan petani plasma.

Keputusan ini mencerminkan komitmen KMN dalam melindungi hak petani dan menciptakan inklusivitas dalam industri sawit. 

Melalui Perda ini, ia menjadikan pemerintahannya sebagai agen perubahan dalam upaya mendukung petani sawit dan menciptakan sektor perkebunan sawit yang lebih adil dan berkelanjutan di wilayah Landak.

Menang  gugatan uji materi

Selain menerbitkan dan mengundangkan Perda No. 2/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Landak telah berhasil memenangkan gugatan uji materi Perda No. 2/2018 di Mahkamah Agung.

Keberhasilan ini merupakan pencapaian penting dalam mengukuhkan kebijakan pro-petani ini, serta memberikan sinyal kuat kepada perusahaan perkebunan sawit untuk mematuhi peraturan tersebut. Ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung petani sawit dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan baik.

Secara keseluruhan, era Bupati Karolin Margret Natasha di Landak telah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan petani sawit dan memberikan perlindungan hukum untuk kebijakan yang mendukung mereka. 

Kebijakan alokasi lahan 30% untuk petani telah membantu memperkuat peran mereka dalam industri sawit, dan dengan memenangkan gugatan uji materil, pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak petani dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor perkebunan sawit.

Lingkungan yang mendukung perkembangan petani 

Tujuan dari era Bupati Karolin Margret Natasa di Landak adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan petani sawit dan memberikan perlindungan hukum untuk kebijakan yang mendukung mereka. 

Dengan kebijakan alokasi lahan 30% untuk petani, Bupati Karolin Margret Natasa bertujuan untuk:

• Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sawit
  Melalui alokasi lahan 30% untuk petani, tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sawit. Dengan akses lebih besar ke lahan dan keberlanjutan dalam usaha sawit, petani dapat meningkatkan pendapatannya dan merasakan manfaat dari hasil kerja keras mereka.
• Memperkuat Peran Petani dalam Industri Sawit
  Dengan memberikan lahan kepada petani plasma, Bupati Karolin Margret Natasha berusaha untuk memperkuat peran mereka dalam industri sawit. Hal ini memungkinkan petani untuk lebih aktif terlibat dalam rantai pasokan sawit dan memiliki kendali lebih besar atas usaha mereka sendiri.
• Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan dalam Sektor Perkebunan Sawit
  Dengan memenangkan gugatan uji materil terkait kebijakan alokasi lahan 30%, Bupati Karolin Margret Natasha dan pemerintah Landak menegaskan komitmen mereka untuk melindungi hak-hak petani dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor perkebunan sawit. Tujuannya adalah menciptakan industri sawit yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Pada era pemerintahan Bupati Karolin Margret Natasa di Landak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan petani sawit, melindungi hak-hak mereka, dan memastikan bahwa sektor perkebunan sawit di wilayah tersebut berkembang secara berkelanjutan.

Kebijakan dan peraturan yang mendukung petani sawit

Bupati Karolin Margret Natasha di Landak memimpin dengan visi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan dan peraturan yang progresif. 

Salah satu fokus utama dalam kepemimpinannya adalah sektor perkebunan sawit, yang menjadi salah satu sektor ekonomi utama di daerah tersebut.

Dalam upaya untuk mendukung petani sawit, Bupati Karolin mengimplementasikan kebijakan alokasi lahan sebesar 30% khusus untuk mereka. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian lahan bagi petani, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam industri sawit secara keseluruhan. 

Dengan adanya alokasi lahan yang jelas, petani memiliki dasar yang kuat untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya, meningkatkan pendapatan mereka.

Bupati Karolin juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan hukum untuk kebijakan yang mendukung petani sawit. 

Dengan memenangkan gugatan uji materi, pemerintah kabupetan Landak menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak petani. 

Kepastian hukum bagi petani

Langkah dan kepastian hukum ini, tidak hanya memberikan kepercayaan kepada petani dalam berusaha, tetapi juga menciptakan dasar hukum yang stabil untuk keberlanjutan pertumbuhan sektor perkebunan sawit.

Keberhasilan Bupati Karolin dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan petani sawit tidak hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan mereka tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di daerah Landak. 

Pemikiran dan tindakan yang pro-rakyat dan kebijakan proaktif KMN telah menjadikan sektor perkebunan sawit sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi lokal. Sekaligus membuka lapangan kerja, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

(Rangkaya Bada)